Pontianak, – Jum’at, 28 Mei 2021 lalu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (FH UM) Pontianak menerima rombongan Dewan Pengurus Daerah Ikatan Advokat Indonesia Provinsi Kalimantan Barat (DPD IKADIN KALBAR).
Kedatangan pengurus IKADIN Kalbar ini dipimpin langsung oleh Ketua salah satu organisasi Advokat tertua itu, Daniel Edward Tangkau, S.H., CLA, beserta jajaran. Rapat koordinasi yang membicarakan beberapa ihwal kesepahaman tersebut disambut oleh Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Prodi Hukum FH UM Pontianak.
Bertempat di ruang rapat Lantai 2 Kampus Universitas Muhammadiyah Pontianak, agenda tersebut dilakukan dengan menggunakan Protokol Kesehatan secara ketat, dalam jumlah peserta setengah dari kapasitas ruang rapat.
Banyak hal pembicaraan disampaikan dalam rapat terbatas itu, mulai dari situasi penegakan hukum di Indonesia, peran dan fungsi profesi advokat dalam sistem peradilan di samping penegak-penegak hukum lainnya, diskursus organisasi advokat dan perannya dalam mencetak para advokat muda sesuai dengan perintah UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Urgensi kaderisasi dalam profesi advokat menjadi menu utama pembicaraan kedua institusi ini. Dekan FH UM Pontianak, Anshari, S.H., M.H., menerangkan jelas FH UM Pontianak berkepentingan untuk bekerjasama dan mendapatkan manfaat terkait tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, serta Pengabdian Kepada Masyarakat.
Di sisi lain, lanjut Dekan Fakultas Hukum, saat ini Kemendikbudristek RI tengah mensosialisasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang mana Institusi Perguruan Tinggi wajib Dosen dan Mahasiswa dituntut untuk bisa belajar dan bersinergis dengan prodi di luar prodi di tempatnya belajar, atau fakultas lain, atau institusi lain.
Bentuk sinergitas tersebut adalah penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan bersama antara Organisasi Advokat dan Perguruan Tinggi, kerja magang mahasiswa di kantor-kantor Advokat penyelenggara, atau kuliah umum dan pengajaran dosen maupun praktisi hukum. Maka dari itu, penting untuk dilakukan kerjasama antar kedua lembaga. (An)
