AKTUALISASI UUD NEGARA RI TAHUN 1945 DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA: 23 TAHUN REFORMASI

SURABAYA, – Pada Sabtu s/d Minggu 11-12 Desember 2021 bertempat di Hotel Wyndham Embong Kaliasin, Genteng, Kota Surabaya – Jawa Timur, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak Dr. (Cand) Denie Amiruddin, S.H., M.Hum., menghadiri Seminar Nasional dan Call for Paper dengan Tema: Aktualisasi UUD Negara RI Tahun 1945 Dalam Penyelenggaraan Negara: 23 Tahun Reformasi.

Agenda yang dilaksanakan oleh Laboratorium Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Surabaya bekerjasama dengan Badan Pengkajian MPR RI dan Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia itu dilaksanakan secara hybrid yaitu virtual dan offline dengan protokol kesehatan ketat. Urgensi pembahasan tersebut kemudian mengundang banyak para pakar atau ahli hukum tata negara di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut Denie Amiruddin memaparkan makalah atau paper dengan judul “Peran Mahkamah Konstitusi RI Sebagai Aktualisasi Amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 Dalam Menjaga Konstitusi Negara Indonesia”. Dalam kesimpulannya, presentasi paper tersebut menjelaskan bahwa peristiwa lahirnya MK RI tidak terlepas dari gagasan untuk membentuk lembaga yang memiliki wewenang menguji UU terhadap UUD NRI 1945 secara konstitusi.

“Perjalanan panjang menuju sepemahaman pendapat pada lahirnya terealisasi pada saat lahirnya reformasi yang salah satu agendanya melakukan amandemen terhadap UUD 1945. MK RI lahir merupakan amanah dari amandemen Ketiga yang pada akhirnya merubah kekuasaan kehakiman di Indonesia.” ujar Denie yang merupakan mahasiswa PDIH atau kandidat doktor dari Universitas Brawijaya tersebut.

Selain itu Denie juga berpendapat bahwa dengan pembaharuan kekuasaan kehakiman tersebut telah pula merubah semula supremasi MPR menjadi supremasi Konstitusi. “Peran Mahkamah Konstitusi RI dalam konteks penyelenggaraan negara cukup strategis, MK berperan sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution); Penafsir akhir konstitusi (the final interpreter of the constitution); Pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights); Pelindung hak konstitutional warga negara (the protector of the citizen’s constitutional rights); dan sebagai pelindung demokrasi (the protector of democracy)”.

Berikut Video Pembahasan Seminar Nasional dan Call for Paper tersebut: