Kubu Raya, – Ahad, 24 April 2022 dengan menggunakan perangkat Google Meet (Online) dan luring di Pusdam (Pusat Dakwah Muhammadiyah) Kalbar diselenggarakan Dialog Hukum bertemakan”UU TPKS: Upaya Negara Lindungi Korban Kekerasan Seksual”.
Tema dialog yang digagas oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Kalimantan Barat ini menghadirkan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak, M. Fajrin, S.H., M.H. Dengan pokok bahasanseputar pengertian, maksud, dan tujuan, point-point penting dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Disingkat: UU TPKS), serta UU TPKS sebagai upaya pencegahan dan perlindungan korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia, metode penyampaian dilakukan dengan diskusi panel dan ceramah interaktif. M. Fajrin yang juga seorang pengajar Hukum Pidana di FH UM Pontianak menyebutkan bahwa “kekerasan seksual merupakan ancaman serius yang dapat merusak tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Kekerasan seksual jika tidak ditindak dengan tegas dapat mengakar dan menjadi kebiasaan kemudian pada akhirnya menjadi pemakluman zaman modern”.
Kehadiran negara dalam menyelaraskan Peraturan Perundang-undangan menjadi penting tatkala perangkat aturan hukum yang menjabarkan aspirasi tersebut dapat direalisasikan di tengah masyarakat, urainya lebih lanjut.
Selain itu M. Fajrin juga menjelaskan tentang definisi 9 jenis kekerasan seksual. Sebagaimana diketahui,DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang (UU), beberapa waktu yang lalu.
Plt Kepala Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Atiqah Nur Alami menyebutkan UU TPKS penting dalam upaya hukum, untuk merespons maraknya kekerasan seksual di Indonesia. Cara terbaik merayakan pencapaian atas disahkannya UU TPKS ini adalah dengan mempelajari dan mengimplementasikan UU ini dengan baik di tatanan masyarakat agar memberikan manfaat yang jelas. Oleh sebab itu pada kesempatan tersebut PW IPM Kalbar membahas dan mengedukasi masyarakat terkhusus kader IPM sendiri terkait UU TPKS ini lewat agenda diskusi atau dialog.
