PONTIANAK, – Pada Rabu 30 November 2022, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak (FH UM Pontianak) menyelenggarakan Kuliah Umum Hukum Kepailitan dengan mengundang Pakar Hukum Kepailitan di Indonesia.

FH UM Pontianak menghadirkan Narasumber tunggal dalam Kuliah Umum tersebut yaitu Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum., Guru Besar Hukum Bisnis dan Kepailitan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH UMM).

Dengan tema “Pemailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perusahaan Asuransi” kuliah umum tersebut dilaksanakan di Aula Lt. 3, Kampus Universitas Muhammadiyah Pontianak. Hadir dalam pembukaan dan sambutan Dekan FH UM Pontianak Bapak Anshari, S.H., M.H. beserta jajaran dan dosen-dosen di lingkungan Fakultas Hukum.

Dengan dimoderatori oleh Ibu Tri Atika Febriany, S.H., M.H., peserta kuliah umum tersebut adalah seluruh Mahasiswa FH UM Pontianak dan secara khusus adalah mahasiswa konsentrasi atau peminatan Hukum Perdata atau Hukum Bisnis. Prof. Rahayu Hartini dikenal sebagai pakar atau guru besar Hukum Kepailitan, bahkan dosen hukum bisnis FH UMM ini adalah guru besar hukum kepailitan pertama di Indonesia.

Dalam kuliah yang diberikan, Prof. Rahayu menjelaskan tentang pandemi covid-19 yang terjadi dalam beberapa tahun belakang dan efeknya terhadap aktivitas bisnis. Kemudian terkait tema apakah perusahaan asuransi bisa di “PKPU”kan atau dipailitkan? Bagaimana cara dan siapa pihak yang dapat mempailitkan atau mem”PKPU”kan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, prosedur kepailitan, dasar-dasar hukum, serta hukum acara pengajuan permohonan pailit pada pengadilan niaga.

Diharapkan dengan adanya Kuliah Umum tersebut, Prof. Rahayu berharap banyak mahasiswa hukum yang berminat dan mendalami hukum kepailitan, “Kalaupun menjadi seorang Advokat nantinya, tidak sekadar menjadi Advokat biasa. Harus bisa spesifik mendalami ilmu hukum kepailitan, bahkan menjadi seorang Kurator” tandas Guru Besar Hukum Kepailitan sejak tahun 2011 itu.