KULIAH UMUM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN OLEH WAKIL KETUA LPSK RI TAHUN 2023

PONTIANAK – Jumat 15 Desember 2023, bertempat di Auditorium Universitas Muhammadiyah Pontianak, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) Bapak Dr. Maneger Nasution, M.H., M.A., menjadi Narasumber dalam acara Kuliah Umum dengan tema “Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia; Teori dan Praktik”.

Kegiatan ini dihadiri oleh Dekan FH UM Pontianak, Wakil Dekan serta para Dosen FH UM Pontianak dan seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.

Dalam agenda ini beberapa materi dijelaskan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan di Indonesia yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: 1. Perlindungan Saksi dan Korban Perspektif DUHAM, 2. Perlindungan Saksi dan Korban Perspektif Islam, dan 3. Perlindungan Saksi dan Korban Perspektif Hukum Pidana.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI berdiri pada 8 Agustus 2008. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sebagaimana diketahui LPSK RI diberikan mandat kewenangan dalam UU untuk: Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, dapat diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai (Pasal 8 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban). Kemudian, memfasilitasi hak pemulihan bagi korban kejahatan (bantuan medis, psikologis,rehabilitasi psiko-sosial, fasilitasi kompensasi dan restitusi).

Subjek Perlindungan (Pasal 5 ayat 3 UU 31/2014) dilakukan kepada: Korban, Saksi, Saksi Pelaku, Pelapor, dan Ahli. Dalam proses peradilan pidana, keberadaan saksi dan korban menjadi penting dalam mengungkap fakta dan pembuktian, maka dari itu masyarakat dihimbau untuk “berani melapor, maka kemudian negara hadir” ujar Manager Nasution.

Diharapkan dengan adanya Kuliah Umum ini tidak hanya memperluas wawasan mahasiswa FH UM Pontianak, akan tetapi pemahaman terhadap ruang kerja dan fungsi dan kewenangan LPSK di Indonesia. (irma)

By: FH UM Pontianak