PONTIANAK, – Dalam rangkaian agenda penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara FH UM Pontianak dan FH UMKT pada Kamis, 6 Februari 2025 diselenggarakan pula acara Diskusi tentang Strategi Pengembangan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia Bersama Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum., Dekan FH UMKT.
Dalam Sambutanya, Anshari selaku Dekan FH UM Pontianak menyampaikan rasa syukur atas kesediaan waktu Prof. Aidul untuk menyempatkan waktu datang ke FH UM Pontianak. Sebagaimana diketahui bahwa Prof. Aidul sendiri adalah seorang Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Negara Komisi Yudisial Republik Indonesia pada tahun 2015-2018, hingga kini diamanahi menjadi Dekan di FH UMKT.
Prof. Aidul memaparkan bahwa “UM Pontianak dan UMKT sama sama ada di wilayah Kalimantan, dimana Kalimantan sendiri memiliki banyak permasalahan yang harus diselesaikan secara bersama-sama, tentang persoalan tambang, sawit, gambut dan lainnya, disamping itu Prof. Aidul juga menyampaikan bahwa Fakultas Hukum Muhammadiyah harus mengambil peran-peran besar dalam hal pembangunan hukum di Kalimantan”.
Dalam Kuliah yang disampaikan oleh Prof. Aidul tentang tentang “Legal Education in the Indonesian Legal System”, disampaikan tentang sejarah perkembangan fakultas hukum di Indonesia, bahwa kultur di setiap daerah itu berbeda sehingga isu hukum yang kemudian menjadi visi misi kampus juga harus berbeda.
Keunggulan kajian FH UMKT adalah “Kearifan Lokal” yang menempatkan nilai kearifan lokal menjadi barometer kampus, sedangkan FH UM Pontianak juga memliki spesialisasi kajian tentang Adat dan Lingkungan, relatif serupa sehingga membuat Kerjasama tersebut semakin jelas visinya.
Diakhir kuliah tersebut Prof. Aidul menyampaikan kesamaan visi kedua fakultas hukum yang ada, sebagai bentuk implementasi dari kesepakatan ini, FH UMKT dan FH UM Pontianak akan menginisiasi pembentukan Borneo Law Network, sebuah jaringan hukum yang akan melibatkan seluruh Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (PTMA) di Kalimantan serta beberapa universitas dari Malaysia dan Brunei Darussalam.
Borneo Law Network diharapkan menjadi wadah kolaborasi akademik untuk membahas dan mencari solusi atas isu-isu strategis di Borneo, khususnya terkait lingkungan, sumber daya alam, dan kearifan lokal.
By: FH UM Pontianak
=================
Instagram: @fhumpontianak
Facebook & YouTube: Fakultas Hukum UM Pontianak
Website: law.unmuhpnk.ac.id
E-mail: law@unmuhpnk.ac.id
