WALHI KALBAR DAN AMAN KALBAR PAPARKAN DATA KERUSAKAN EKOLOGI DALAM SEKOLAH HAM YANG DISELENGGARAKAN MHH PP MUHAMMADIYAH DI KAMPUS UM PONTIANAK
PONTIANAK, 25 Juli 2025 – Isu kerusakan lingkungan kembali menjadi sorotan tajam dalam Sekolah HAM yang diselenggarakan oleh Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah pada 25–26 Juli 2025 di Universitas Muhammadiyah Pontianak.
Dua narasumber dari organisasi masyarakat sipil terkemuka di Kalimantan Barat, yakni Indra Syahnanda dari WALHI Kalbar dan Tono dari AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) Kalbar, memaparkan data dan fakta kerusakan ekologi yang semakin mengkhawatirkan di wilayah tersebut.
Dalam presentasinya, Indra Syahnanda mengungkapkan bahwa sebagian besar bencana ekologis di Kalbar seperti banjir, pencemaran sungai, dan krisis pangan lokal terjadi akibat ekspansi industri ekstraktif seperti tambang dan sawit yang tidak terkendali.
“Korporasi dengan izin legal justru menjadi penyumbang terbesar kerusakan ekologis. Negara cenderung hadir melindungi investasi, bukan melindungi rakyat dan lingkungan,” tegas Indra.
Sementara itu, Tono dari AMAN Kalbar menyoroti dampak langsung terhadap masyarakat adat yang selama ini menjadi penjaga hutan dan tanah adat. Ia memaparkan data tentang konflik lahan, hilangnya wilayah adat, hingga kriminalisasi terhadap warga adat yang mempertahankan tanah leluhurnya.
“Kami mencatat puluhan kasus kriminalisasi masyarakat adat dalam lima tahun terakhir, sebagian besar terkait penolakan terhadap tambang dan perkebunan sawit,” ujarnya.
Kedua narasumber menegaskan perlunya sinergi antara kekuatan masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah untuk membangun gerakan advokasi keadilan ekologis berbasis hak asasi manusia dan nilai-nilai kearifan lokal.
Sekolah HAM ini menjadi ruang konsolidasi penting yang mempertemukan tokoh nasional Muhammadiyah, aktivis lingkungan, akademisi, dan kader muda Muhammadiyah dari seluruh Kalimantan Barat.
Dengan tema besar “Mewujudkan Keadilan HAM di Kalimantan Barat dalam Perspektif Ekologi, Adat, dan Pertambangan,” kegiatan ini membuktikan komitmen Muhammadiyah dalam memperjuangkan hak-hak rakyat dan keberlanjutan bumi secara nyata. (IM)
By: FH UM Pontianak
