DOSEN FH UM PONTIANAK JADI NARASUMBER ANALISIS PERDA KOTA PONTIANAK TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DARI PERSPEKTIF HAM
PONTIANAK — Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (UM) Pontianak, Denie Amiruddin, S.H., M.Hum., menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Analisis Produk Hukum Daerah dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat, 19 Desember 2025, sebagai bagian dari upaya penguatan kualitas produk hukum daerah agar selaras dengan prinsip-prinsip HAM, tata kelola pemerintahan yang baik, serta kebutuhan masyarakat.
Dalam pemaparannya, Denie Amiruddin menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan sampah tidak dapat dilepaskan dari dimensi HAM, terutama terkait hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Menurutnya, pengelolaan sampah bukan semata persoalan teknis kebersihan kota, tetapi juga menyangkut tanggung jawab negara dan pemerintah daerah dalam melindungi hak dasar warga negara.
“Peraturan daerah tentang pengelolaan sampah harus memastikan tidak adanya kebijakan yang merugikan kelompok masyarakat tertentu, termasuk pemulung, pekerja sektor informal, maupun masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pengelolaan sampah,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara kewajiban masyarakat dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Perda. Menurutnya, sanksi administratif maupun ketentuan lain dalam peraturan daerah harus dirumuskan secara proporsional, adil, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Selain itu, Denie Amiruddin menekankan perlunya pendekatan partisipatif dalam pelaksanaan Perda Pengelolaan Sampah.
Pelibatan masyarakat, edukasi publik, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dinilai sebagai faktor penting agar peraturan daerah dapat berjalan efektif dan berkeadilan. Rapat analisis ini diikuti oleh unsur pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, serta pemangku kepentingan lainnya.
Kegiatan ini menjadi forum evaluasi substantif terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2021 agar tetap relevan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan sejalan dengan standar HAM.
Melalui kegiatan ini, diharapkan Perda Pengelolaan Sampah Kota Pontianak dapat terus disempurnakan baik dari aspek normatif maupun implementatif, sehingga mampu mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh warga kota. (IM)
By: FH UM Pontianak
