SIARAN PERS MHH PP MUHAMMADIYAH: MENDESAK PENINJAUAN ULANG RUU KUHAP, ANCAMAN TERHADAP KEADILAN DAN HAM

PONTIANAK, 25 Juli 2025 – Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MHH PP Muhammadiyah) menyampaikan sikap tegas terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang tengah dibahas oleh DPR RI.

Dalam konferensi pers yang digelar di Aula Lantai 3 Universitas Muhammadiyah Pontianak, Ketua MHH PP Muhammadiyah, Dr. Trisno Raharjo, M.Hum., membacakan siaran pers resmi yang menyuarakan kekhawatiran Muhammadiyah terhadap isi RUU tersebut.

Turut hadir dan duduk bersama di hadapan forum konferensi pers, antara lain:

* Dr. Trisno Raharjo, M.Hum (Ketua MHH PP Muhammadiyah)
* Dr. Muhammad Alfian DJ., S.H., M.H. (Sekretaris MHH PP Muhammadiyah),
* Dr. Manager Nasution, S.H., M.H. (Wakil Ketua MHH PP Muhammadiyah),
* Satria Unggul Wicaksana, S.H., M.H. (Ketua Bidang HAM PP Muhammadiyah),
* Anshari, S.H., M.H. (Wakil Sekretaris V MHH PP Muhammadiyah)

Dalam pernyataan resminya, Dr. Trisno menilai bahwa RUU KUHAP memuat sejumlah ketentuan yang berpotensi mengikis perlindungan hak-hak warga negara, terutama dalam proses peradilan pidana.

“Kami menilai RUU KUHAP ini terlalu menekankan pendekatan represif ketimbang perlindungan terhadap warga negara. Beberapa pasal bahkan bisa membuka peluang penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum,” ujar Trisno.

MHH PP Muhammadiyah mendesak agar RUU KUHAP ditinjau ulang secara menyeluruh, melibatkan publik secara substansial, dan disesuaikan dengan nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, serta prinsip negara hukum konstitusional.

Pernyataan ini disampaikan dalam rangkaian Sekolah HAM PP Muhammadiyah yang diselenggarakan selama dua hari di Universitas Muhammadiyah Pontianak, sebagai bentuk kontribusi Muhammadiyah dalam memperkuat budaya hukum yang adil dan demokratis di Indonesia. (IM)

By: FH UM Pontianak