Pontianak, – Sabtu, 19 Maret 2022 diselenggarakan Dialog Immawati: “Darurat Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak” oleh PK IMM Al-Fatih Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Agenda dalam Forum Dialog ini dilaksanakan di kampus UM Pontianak dengan menghadirkan Narasumber Ibu Dr. Hazilina, S.H., M.M., M.Kn., Dosen FH UM Pontianak dan Dhesty Ayu Saputry, Sekretaris Bidang Immawati DPD IMM Kalbar. Dengan Moderator Atika Suri, Ketua Bidang IMMAWATI PK IMM Al-Fatih FH UM Pontianak, tajuk dialog tersebut menjadi konsentrasi Bidang Immawati di PK IMM Al-Fatih.
Kekerasan atau pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia memang menjadi perhatian bersama baik dalam aspek sosial, hukum, maupun hak asasi manusia. Tampak jelas bahwa perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang seringkali dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak karena masih dipandang sebagai second class citizens.
Uraian narasumber dalam dialog tersebut tak terlepas dari perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan atau pelecehan seksual.
Sedangkan ketentuan aturan hukum dalam konteks tersebut telah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyangkut Tindak Pidana Perkosaan atau tindak kekerasan seksual, dan UU No. 13 Tahun 2006 khususnya dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 tentang hak dari seorang perempuan yang menjadi korban.
Banyaknya pemberitaan di media massa mengenai kekerasan seksual terhadap anak sepatutnya menjadi perhatian semua pihak, mulai dari penegak hukum, pemerintah, orang tua, bahkan akademisi. Oleh karena itu, menurut kedua Narasumber di dalam memberikan perlindungan terhadap anak perlu adanya pendekatan sistem, yang meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat.
