PONTIANAK – Bertempat di Hotel Maestro Kota Pontianak pada 25 Juli 2022 diselenggarakan Pelatihan Manajemen Kasus Bagi SDM Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan anak Tahun Anggaran 2022.
Dengan Narasumber Dr. Hazilina, S.H., M.M., M.Kn., C.M.C., Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak, dengan membahas soal “Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”.
Ibu Hazilina menyebutkan bahwa perlindungan anak memiliki arti yang luas yang mencakup perlindungan semua hak anak meliputi hak kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta partisipasi. Ini berarti bahwa anak-anak dalam pemenuhan hak-haknya tersebut harus dilindungi.
Perlindungan harus menjadi ”mainstream” (arus utama) untuk sektor-sektor kesehatan, pendidikan, dan seterusnya. Perlindungan anak mencakup perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana disebutkan pada Pasal 59 UU Perlindungan Anak seperti Anak dalam situasi darurat; Anak yang berhadapan dengan hukum; Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; Anak Penyandang Disabilitas; dan lainnya.
Sedangkan melalui UU Nomor 23 tahun 2004, pemerintah berupaya menghapus kekerasan khususnya kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan dalam UU tersebut didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Menurut Ibu Hazilina, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Maka dari itu perlu dilakukan upaya preventif (pencegahan), represif (penindakan), serta terhadap korban perlu dilakukan pendampingan hukum secara baik dan benar.
