KALBAR, – Tahun 2022 diselenggarakan survey pengukuran integritas hakim dan survey persepsi publik terhadap integritas hakim di wilayah-wilayah seluruh Indonesia. Di Kalimantan Barat, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak (FH UM Pontianak) sebagai mitra terpilih untuk melaksanakan survey tersebut bekerjasama dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI).
Komisi Yudisial RI memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Antara lain kewenangan dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung, dan menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
Kewenangan tersebut berkaitan dengan integritas hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai hakim. Dalam beberapa kasus, integritas hakim diuji dengan berbagai peristiwa yang mengoyak rasa keadilan masyarakat. Semisal hakim dalam menjatuhkan vonis dipengaruhi oleh hal-hal lain yang menguntungkan dirinya sendiri atau keluarga.
Sebagai lembaga Negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim, maka diperlukan kerjasama dengan perguruan tinggi di berbagai daerah untuk melakukan survey terhadap survey pengukuran integritas hakim dan survey persepsi publik terhadap integritas hakim. Pelibatan perguruan tinggi merupakan langkah yang tepat dilakukan, mengingat pemantauan dan pengawasan perilaku hakim memerlukan pandangan langsung dari lingkungan yang berada di daerah.
Survey yang dilakukan dapat dilakukan lebih dekat dan lebih valid karena tidak terpusat di ibu kota, melainkan di daerah-daerah yang akan dilakukan survey tersebut. FH UM Pontianak memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan survey pengukuran integritas hakim dan survey persepsi publik terhadap integritas hakim di daerah-daerah di Kalimantan Barat.
Survey yang dilakukan adalah di beberapa pengadilan seperti Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pakar (Ahli), dan Masyarakat.
